BKN Tegaskan Aparatur Negara Tidak Boleh Menolak Relokasi ke IKN

Se7bet situs slot - Aparatur negara yang bekerja di instansi pemerintah pusat, termasuk kementerian dan lembaga, tidak boleh menolak untuk dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, demikian ditegaskan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Haryowo Dwi Putranto mengatakan bahwa para pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh menolak pemindahan ibu kota negara karena mereka telah bersumpah untuk bersedia ditempatkan di wilayah manapun di Indonesia.

"Kami tidak mungkin memaksa seseorang untuk pindah. Namun, mereka tidak boleh memilih untuk menolak pemindahan," kata Rudiantara dalam jumpa pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa.Se7bet merupakan situs gacor dengan minimal deposit hanya 25rb dengan ratusan game yang gacor.

Pada prinsipnya, katanya, pemindahan lembaga pemerintah pusat ke IKN Nusantara memerlukan pemindahan kantor dan struktur kelembagaan mereka, yang berarti para pejabat mereka harus bekerja dari kantor baru.

"Kami tetap berpegang pada prinsip pengalihan yang melibatkan pemindahan sumber daya manusia, struktur kelembagaan, dan kantor. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan," jelasnya.

Se7bet judi slot online - Putranto kemudian menggarisbawahi bahwa pemindahan pegawai negeri sipil ke Nusantara akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan jumlah pejabat yang dibutuhkan di pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.Sebelumnya, Kepala Otoritas Investasi Kawasan Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menegaskan bahwa pemerintah terus membuat kemajuan yang signifikan dalam pembangunan IKN, dengan mencatat bahwa pembangunan tahap pertama telah mencapai 71,47%.

Ia mengatakan bahwa pembangunan ibu kota tahap I telah menghabiskan investasi sebesar Rp47,5 triliun (sekitar US$3 miliar).Secara rinci, pembangunan tahap pertama meliputi pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Jalan Poros Nasional Tahap I, Istana Kepresidenan, dan lapangan untuk upacara kenegaraan.