Mengapa Prancis mengabadikan hak aborsi dalam konstitusinya

Anggota parlemen Prancis telah bersidang dalam sesi khusus dan memilih untuk mengamandemen Konstitusi, menjadikan Prancis sebagai pelopor dalam mengabadikan kebebasan untuk menjalani aborsi. Prancis merupakan negara pertama di dunia yang memasukkan hak untuk melakukan aborsi ke dalam konstitusi.

Se7bet slot online - Pertemuan khusus ini mengikuti langkah penting oleh Senat Prancis, yang memberikan suara pada hari Rabu, 28 Februari 2024, untuk menjamin akses ke prosedur tersebut secara konstitusional.Namun, perjalanan menuju momen ini membentang jauh ke masa lalu. Ini menandai puncak dari proses parlementer yang dimulai pada 24 November 2022, ketika Majelis Nasional, atau majelis rendah Parlemen Prancis, mengesahkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh partai sayap kiri La France Insoumise (LFI).

Berikut adalah beberapa poin penting tentang kampanye kebebasan aborsi di Prancis dan perbandingannya dengan negara-negara lain di Eropa.

Hak aborsi sangat populer di Prancis, bahkan di kalangan politisi sayap kanan

Dalam sesi akhir Januari 2024, anggota Majelis Nasional Prancis sangat mendukung pencantuman "kebebasan untuk melakukan aborsi" dalam konstitusi Prancis.Dari sekitar 500 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, hanya 30 anggota parlemen konservatif dan independen yang menentang RUU tersebut.

Opini publik di Prancis sangat mendukung hak aborsi, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa survei. Menurut jajak pendapat tahun 2022 oleh perusahaan jajak pendapat Prancis IFOP, 86% warga Prancis mendukung pencantuman hak aborsi dalam konstitusi.

Se7bet slot online terpercaya - Partai Rally Nasional yang berhaluan kanan-jauh umumnya mendukung hak aborsi, tetapi masih menjadi topik kontroversial di dalam kelompok mereka. Dari 88 anggota parlemen mereka, 46 orang memilih untuk melakukan perubahan, termasuk Marine Le Pen, pemimpin partai tersebut. Dua belas anggota parlemen menentangnya, dan empat belas abstain.

Prancis memiliki sejarah panjang dalam mendukung hak-hak aborsi

Sebelum tahun 2022, banyak anggota parlemen yang tidak menganggap menambahkan hak aborsi ke dalam konstitusi itu perlu karena perempuan sudah memiliki hak dan akses untuk melakukan aborsi.

Pengakhiran kehamilan secara sukarela menjadi legal di Prancis pada tahun 1975 dengan undang-undang yang dinamai Simone Veil, menteri kesehatan yang mendukungnya. Undang-undang tersebut mengizinkan aborsi hingga minggu kesepuluh kehamilan. Kemudian, diperpanjang hingga minggu kedua belas pada tahun 2001 dan kemudian ke minggu keempat belas pada tahun 2022. Sejak tahun 1980-an, prosedur ini telah ditanggung oleh sistem perawatan kesehatan nasional Prancis.

Bagaimana Prancis dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Eropa

Para pegiat memuji amandemen konstitusi Prancis sebagai langkah terobosan yang mendukung hak-hak reproduksi perempuan melawan pembalikan dan kemunduran politik.Didukung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, RUU ini dipandang sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Agung AS untuk mencabut hak aborsi federal pada 24 Juni 2022.Se7bet merupakan situs gacor dengan min dp hanya 25rb dan bisa mendapatkan hingga ratusan juta.

Setelah keputusan tersebut, beberapa negara bagian di Amerika Serikat melarang aborsi secara langsung, dengan sedikit pengecualian, atau memberlakukan langkah-langkah akses yang sangat ketat.

Di Eropa, ada kecenderungan untuk meliberalisasi undang-undang aborsi, meskipun kondisi akses sangat bervariasi di berbagai negara. Batas hukum sampai usia kehamilan berapa seseorang dapat melakukan aborsi juga bervariasi: 24 minggu di Belanda, 18 minggu di Swedia, 14 minggu di Prancis dan Luksemburg, dan 12 minggu di Irlandia dan Denmark.

Se7bet judi slot online - Di beberapa negara anggota Uni Eropa, gerakan populis sayap kanan telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mempersulit akses aborsi.

Malta melarang aborsi kecuali dalam kasus-kasus yang mengancam nyawa ibu atau janin.

Demikian pula di Polandia, keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 melarang aborsi karena cacat janin, yang secara efektif memberlakukan larangan tersebut mulai awal 2021, kecuali dalam kasus pemerkosaan, inses, atau ancaman terhadap nyawa ibu. Pemerintah baru di negara Eropa Timur ini siap untuk melonggarkan larangan aborsi yang hampir total, tetapi Presiden Andrzej Duda yang berhaluan kanan masih bisa memveto langkah tersebut. 

Perdana Menteri sayap kanan Italia, Giorgia Meloni, menentang aborsi tetapi berjanji untuk tidak mengubah undang-undang yang ada. Ia telah berulang kali menyatakan bahwa ia ingin memberikan wanita "hak untuk tidak melakukan aborsi" dan memastikan bahwa ada pilihan lain yang ditunjukkan kepada mereka.

Sementara itu, di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik seperti Spanyol, Malta, dan Hungaria, banyak dokter dan penyedia layanan kesehatan menolak untuk melakukan aborsi dengan alasan moral atau agama, sehingga membatasi akses perempuan ke prosedur yang tepat waktu dan aman.Sebuah survei pada tahun 2023 di 24 negara anggota Uni Eropa mengungkapkan bahwa sekitar 71% orang dewasa mendukung aborsi legal di sebagian besar atau semua kasus, sementara sekitar 27% menentangnya.