Izin Freeport Mungkin Diperpanjang Hingga 2061

Main di HALOBOS88 jelas menang nya dan pasti dibayar daripada coba coba ditempat lain ujung nya hanya rungkad doang - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proses perpanjangan kontrak Freeport, yang akan berakhir pada tahun 2041, hampir selesai. Bahlil menyebutkan bahwa izin PT Freeport Indonesia kemungkinan akan diperpanjang untuk mengizinkan kegiatan penambangan hingga 2061.

"Tinggal menunggu Peraturan Pemerintah," kata Bahlil kepada wartawan di kantor Kementerian Penanaman Modal, Senin, 29 April 2024.

Menurut Bahlil, perpanjangan kontrak Freeport memang diperlukan. Pasalnya, puncak produksi Freeport diperkirakan akan terjadi pada tahun 2035. Jika kontrak tidak diperpanjang, Freeport tidak akan bisa melakukan eksplorasi setelah tahun 2035, karena eksplorasi bisa memakan waktu hingga 10-15 tahun.

"Produksi akan habis pada tahun 2035, dan eksplorasi bawah tanah membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun," kata Bahlil. "Jika kita tidak memperpanjang kontrak sekarang, pada tahun 2040, Freeport akan berhenti beroperasi."

Buat yang penasaran maxwin coba main di HALOBOS88 saja dijamin penasaran nya langsung hilang  - Lebih lanjut, Bahlil memandang perpanjangan kontrak Freeport tidak menjadi masalah. Saat ini, pemerintah telah memiliki 51 persen saham Freeport. "Ini kan milik kita, bukan? Milik kita, kenapa tidak boleh?" kata Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan sahamnya di Freeport seiring dengan diperpanjangnya kontrak ini. Ada opsi untuk menambah saham sebesar 10 persen dengan harga murah jika izin operasi Freeport diperpanjang lagi. Ini berarti bahwa jika kesepakatan ini berjalan, Pemerintah Indonesia dapat memiliki 61 persen saham Freeport."Kalau sudah sampai di situ [kepemilikan 61 persen], mau apa lagi?" kata Bahlil.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud Bahlil adalah revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa revisi PP 96 dilakukan untuk menyesuaikan dan mempercepat memberikan kepastian investasi.

Terutama untuk investasi skala besar. Namun, ia menyatakan bahwa penyesuaian aturan dalam kebijakan tersebut tidak dikhususkan untuk satu perusahaan atau Freeport saja."Kami memberikan perlakuan yang sama kepada semua perusahaan. Salah satunya Freeport," kata Bahlil di Kementerian Penanaman Modal pada hari Senin, 18 Maret 2024.

Recomended banget nih main di HALOBOS88 member baru nya langsung dikasih jackpot yang turun terus sampe wd - Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan salah satu poin yang direvisi dalam PP 96 adalah persyaratan perpanjangan kontrak. Dalam aturan yang berlaku saat ini, perpanjangan kontrak hanya bisa diajukan paling cepat lima tahun sebelum kontrak berakhir dan paling lambat satu tahun sebelum kontrak berakhir."Ini kita ubah karena sudah terintegrasi dengan smelter," katanya.

Kemudian khusus untuk Freeport, Bahlil mengatakan bahwa pengajuan perpanjangan kontrak dapat dilakukan segera untuk menjamin kepastian investasi dan produksi tambang.

"Kalau kita baru mulai memikirkan [perpanjangan kontrak] tahun 2035, berarti akan ada kekosongan sekitar 5 sampai 10 tahun," jelas Bahlil. "Siapa yang mau mengelola itu, sementara itu milik Indonesia. Itu yang sedang kami pertimbangkan."