Mahkamah Agung Didesak Panggil Jokowi dalam Sidang Sengketa Pemilu

Se7bet slot online - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024.Dalam surat terbuka yang diserahkan hari ini, 4 April, koalisi masyarakat sipil tersebut meyakini bahwa Presiden berperan dalam mempengaruhi jalannya pemilihan umum, termasuk keterlibatannya dalam pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

"Kami menganggap penting dan mendesak MK untuk segera menghadirkan dan meminta keterangan Presiden Jokowi dalam sidang MK," kata perwakilan koalisi masyarakat sipil, Usman Hamid, di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 4 April.

Se7bet slot online terpercaya - Menurut Usman, Presiden harus memberikan keterangan mengenai bukti-bukti politisasi bansos yang dilakukan oleh dirinya dan para menteri kabinetnya sebagai alat kampanye pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran.Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan keberpihakan pelaksana tugas kepala daerah serta aparat kepolisian dan TNI yang menyebabkan peningkatan perolehan suara yang tidak wajar. 

"Perilaku Presiden yang tidak patut dalam mempengaruhi proses pemilu sedemikian rupa telah memberikan keuntungan elektoral bagi Pasangan Calon 02, termasuk putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka," tulis surat tersebut.Se7bet merupakan situs slot gacor dengan minimal depo hanya 25rb dan menyediakan ratusan game gacor dengan RTP live tertinggi.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan Kepala Departemen Riset dan Advokasi Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Gufroni menyampaikan surat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi hari ini atas nama koalisi masyarakat sipil, enam orang lainnya, termasuk mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dan enam kelompok masyarakat.