Presiden Georgia memveto undang-undang agen asing

Mau cuan tambahan? Gaskan bermain dan daftar di situs HALOBOS88 Minimal deposit 10 Rb menang berapapun pasti di bayar - Presiden Georgia Salome Zourabichvili pada hari Sabtu memveto undang-undang “pengaruh asing” yang telah memicu protes massal di negara Kaukasus tersebut.RUU tersebut sebelumnya telah disahkan oleh Parlemen Georgia pada tanggal 14 Mei.  

Zourabichvili: Undang-undang agen asing 'bertentangan dengan konstitusi kita'

“Hari ini saya menetapkan hak veto... atas undang-undang tersebut, yang pada dasarnya adalah undang-undang Rusia, dan bertentangan dengan konstitusi kita,” kata Zourabichvili dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi. Para penentang RUU ini menyamakan undang-undang tersebut dengan undang-undang di Rusia yang juga menindak entitas yang dianggap “agen asing” oleh Kremlin, seperti Yayasan Anti-Korupsi milik mendiang Alexei Navalny.Zourabichvili sebelumnya mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif bahwa ia akan memveto RUU tersebut, karena ia percaya bahwa legislasi tersebut merugikan aspirasi Georgia untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel menulis di X bahwa veto Zourabichvili “menawarkan waktu untuk refleksi lebih lanjut,” sambil menambahkan bahwa RUU tersebut dalam bentuknya yang sekarang “tidak sejalan dengan nilai-nilai dan jalur Uni Eropa.” Veto tersebut dapat dikalahkan oleh pemungutan suara lain di Parlemen. RUU ini didukung oleh Perdana Menteri Irakli Kobakhidze dan partai Georgian Dream, yang memiliki kontrol mayoritas di Parlemen. 

Mau bonus New Member 100% di depan? Daftar di situs HALOBOS88 minimal deposit 10 rb Pasti pecah jeckpot ,Pasti maxwin - Undang-undang ini mewajibkan organisasi nirlaba dan organisasi media untuk mendaftarkan diri sebagai “agen pengaruh asing” jika lebih dari 20% pendanaan mereka berasal dari luar negeri. Di bawah undang-undang tersebut, organisasi-organisasi tersebut juga akan diawasi secara ketat oleh Kementerian Kehakiman Georgia. Jika organisasi-organisasi tersebut gagal mendaftar, mereka dapat menghadapi hukuman finansial yang berat.  

Undang-undang tersebut memicu demonstrasi besar-besaran dari masyarakat sipil,namun PM tetap bersikukuh  

RUU tersebut telah menuai reaksi keras dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, yang percaya bahwa mustahil untuk bertahan hidup tanpa pendanaan asing.Undang-undang ini telah memicu demonstrasi massal menentangnya selama lebih dari sebulan di Georgia, dengan para pengunjuk rasa juga khawatir bahwa harapan Georgia untuk bergabung dengan Uni Eropa akan dibatalkan oleh RUU tersebut. Negara-negara calon anggota Uni Eropa seperti Georgia harus memiliki “masyarakat sipil yang dinamis” untuk bergabung dengan blok tersebut, menurut Komisi Eropa. 

Pemburu cuan silahkan masuk sini HALOBOS88, Dapat kan maxwin dan jeckpot besar, Kami memberi bukti bukan janji - Namun, PM Kobakhidze percaya bahwa RUU ini akan meningkatkan transparansi dan memerangi pengaruh asing dalam masyarakat Georgia. Dia sebelumnya mengatakan bahwa AS dan Uni Eropa belum mengajukan “bantahan” terhadap RUU tersebut. Kobakhidze juga mengatakan bahwa ia masih mendukung keanggotaan Georgia di Uni Eropa di tengah kontroversi RUU tersebut.